JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, untuk menolak proyek pembangunan enam ruas jalan tol baru yang melintasi Ibu Kota. Pembangunan enam ruas tol baru itu dinilai hanya akan menimbulkan titik kemacetan yang baru.
"Kami mendukung Gubernur menolak pembangunan enam ruas jalan tol dan
kami menawarkan revitalisasi angkutan umum," kata Ketua DTKJ Azas Tigor
Nainggolan, saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta,
Minggu (18/11/2012).
Untuk diketahui, proyek pembangunan enam ruas tol baru ini telah digelontorkan 2005 silam oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dan rencananya pembangunan akan dilanjutkan mulai tahun depan. Enam ruas jalan tersebut
adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat
Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang
(11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km),
Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).
Total anggaran untuk menyokong pembangunan ini mencapai Rp 42 triliun.
Tigor mengungkapkan, ada sebuah studi kelayakan pembangunan jalan tol
dalam kota Jakarta yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya pada Mei
2005. Di dalamnya terungkap bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1
kilometer di Jakarta akan selalu dibarengi dengan peningkatan jumlah
kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi. Merujuk pada data Dinas
Perhubungan DKI Jakarta, jumlah total perjalanan menuju Jakarta perhari
mencapai 25 juta perjalanan. Dari jumlah tersebut, 98 persennya
menggunaan kendaraan pribadi.
"Pembangunan jalan tol baru
dalam kota Jakarta akan semakin menambah macet dan menambah pencemaran
polusi udara di Jakarta. Maka kami menolak," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, proyek jalan tol dalam kota itu tidak akan membebaskan Jakarta dari kemacetan.
"Saya
ini pro kepada transportasi massal. Jalan tol itu memberikan fasilitas
untuk mobil, pasti akan tetap menyebabkan kemacetan," kata Jokowi di
Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (7/11/2012).
Jokowi akan
merealisasikan pembangunan enam ruas jalan tol yang mengangkat konsep
layang tersebut apabila dialihfungsikan sebagai elevated bus.
"Kalau
mau bangun di atas tanah, ya bangun monorel sekalian. Kalau enam ruas
jalan tol itu dibangun, jadinya kan terbentur dengan moda transportasi
lainnya seperti monorel dan MRT kalau jadi. Lebih baik dipakai untuk elevated bus saja," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/18/10253731/Tepat.Jokowi.Tolak.Proyek.Enam.Ruas.Jalan.Tol?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
ANALISIS :
Tindakan yang diambil oleh Gubernur Jokowi untuk mengurai kemacetan di Jakarta dirasa tepat. Anggaran yang sejatinya akan digunakan untuk proyek pembangunan ruas tol dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas transportasi massal. Jika fasilitas transportasi massal dapat terselenggara dengan baik maka masyarakat pun akan lebih memilih menggunakannya daripada transportasi pribadi. Dari sisi ekonomi pemerintah dapat melakukan penghematan APBD yang ditujukan untuk subsidi BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar